Isukerjasama antar daerah bukanlah suatu yang baru, isu ini merupakan konsekuensi logis ketika era otonomi daerah mulai bergulir. Isu ini muncul sebagai bagian dari kewaspadaan pemerintah terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemahaman sempit daerah terkait otonomi daerah. Fakta menunjukan bahwa setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Skip to content Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah. Untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah penting untuk dilaksanaan karena merupakan titik fokus dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan hukum dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Adanya otonomi daerah ini sendiri menjadi kesempatan baik bagi pemerintah setempat agar dapat membuktikan kemampuannya dalam mengatur daerahnya sendiri. Tentunya dengan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta melaksanakan otonomi daerah. Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah terselenggara dengan cukup baik. Terbukti dengan beberapa daerah otonom yang dapat semakin mensejahterakan rakyat dan membangun daerahnya terus berkembang. Akan tetapi walaupun begitu, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih perlu banyak dilakukan perbaikan dan pengembangan ke arah yang lebih positif. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar semakin baik. Karena itu untuk mewujudkannya, kewenangan ini tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Post navigation Sedangkansaat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah seperti kurangnya koordinasi pusat dan daerah serta masalah – masalah lain yang kemudian berdampak terhadap masyarakat itu loading...Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di De Boekit Villas, Bogor, Selasa 8/3/2022. FOTO/IST JAKARTA - Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Salah satunya Republik Indonesia bisa memiliki pemimpin negara yang berasal dari daerah. "Yakni berasal dari kepala daerah wali kota, lalu menjadi gubernur, dan kini jadi presiden. Itu semua hasil dari proses otonomi daerah," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Akmal Malik dalam Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di De Boekit Villas, Bogor, Selasa 8/3/2022.Menurut Akmal, salah satu perbaikan dan perubahan yang nyata dari otonomi daerah adalah transfer keuangan dari pusat ke daerah sudah besar. "Dulu tahun 2011 tranfer dana pusat ke daerah hanya 4% tapi sekarang tahun 2022 dana yang ditransfer sudah hampir 50%," juga Papua Integrasi, Otonomi Khusus, dan Pembangunan Meski begitu, Akmal mengakui ada persoalan yang muncul dari otonomi daerah. Misalnya, terkait infrastruktur dan suprastruktur di daerah apakah sudah tersedia dengan baik? Hal itu sangat bergantung pada kapasitas pimpinan dan pejabat di daerah."Kendala lainnya adalah struktur politik yang memengaruhi otonomi daerah. Bagaimana persoalan-persoalan politik lokal. Sebab kultur partai politik masih sentralistik. Contohnya keputusan pergantian antar waktu PAW DPRD masih diintervensi kebijakan pengurus parpol di pusat," kata yang juga menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah soal aktor-aktor politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal/daerah dan pusat. Mereka juga harus terus diperbaiki kapasitasnya. "Di sini pentingnya pendidikan politik agar tidak ada lagi pelaku politik lokal dan nasional yang tamak, sehingga menyebabkan pemerintahan daerah tidak kapabel," mencontohkan soal penyederhanaan struktur birokrasi di daerah. Sebab banyak daerah yang membentuk badan dan menempatkan orang-orang yang tidak kapabel di posisi tersebut. Biasanya posisi tersebut hanya untuk menempatkan orang-orang yang dulu ada di tim suksesnya kepala juga Ketua DPR Aceh Tuntut Perpanjangan Dana Otonomi Khusus Sementara itu, Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandez mengakui setelah 20 tahun otonomi daerah ada peningkatan kesejahteraan daerah. Daerah-daerah yang pada 2001 tingkat pendapatan rendah, kini pada 2022 pendapatannya meningkat. "Gini ratio-nya membaik ke arah nol. Juga pelayanan publik meningkat," kata Arya, tingkat kesenjangan masih tinggi. Sebab dulu pada 2001, sebanyak 59% pendapatan nasional disumbang oleh Jawa dan sekarang meningkat menjadi 60%. "Jadi tidak ada yang berubah. Meskipun ada pertumbuhan tapi daerah-daerah yang dulu makmur tidak berubah. Contoh Jakarta tahun 1999 pertumbuhan ekonomi tinggi, kini 20 tahun setelahnya tetap tinggi. Begitu juga daerah yang pertumbuhan ekonomi rendah 20 tahun kemudian tetap rendah," kata Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menjelaskan, dalam mementum refleksi 20 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah pasca-reformasi, KPPOD meluncurkan tiga buku yang memuat tulisan para pengurus KPPOD dan para pakar. Buku pertama berjudul "Janji Otonomi Daerah Perspektif Otonomi"; buku kedua bejudul "Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia"; dan buku ketiga berjudul, "Otonomi Daerah Gagasan dan Kritik Refleksi 20 Tahun KPPOD".Ketiga buku ini mengevaluasi gambaran situasi dari hasil antara desentralisasi ekonomi dan hasil akhir kesejahteraan masyarakat. "Ketiga buku ini diharapkan berkontribusi bagi penguatan dan penyempurnaan Otonomi Daerah ke depan. Harapannya, buku-buku tersebut menjadi materi penting dalam membangun dan memperkuat otonomi daerah sekaligus mendorong kesadaran publik terkait pembanguan daerah ke depan," kata Herman. abd
Bisniscom, JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) menilai penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia sangat sukses dan patut menjadi contoh negara lain.Namun, ada tantangan dan kendala yang harus diselesaikan pemerintah. Ekonom Senior di Bidang Sektor Publik Bank Dunia (World Bank) Jurgen Rene Blum mengatakan telah terjadi perbaikan belanja
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia merupakan negara yang luas dengan ribuan pulau di dalamnya, disamping itu juga Indonesia ini memiliki 34 provinsi dengan beberapa daerah kota atau kabupaten pada setiap provinsinya, kabupaten tersebut terdiri dari beberapa kecamatan atau kelurahan, kecamatan atau kelurahan tersebut terdiri dari beberapa desa, hingga sebuah desa terdiri dari beberapa kampung. Nah, dari setiap daerah tersebut memili rencana atau planning ke depan baik secara aspek sosial, aspek ekonomi agar setiap daerah bisa tahu mau dibawa kemana daerah daerah pastinya ingin membuat desanya lebih maju, memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga dapat mengakses segala sesuatu dengan mudah dan membuat ekonomi pada daerah tersebut menjadi lebih baik. Nah, peran pemerintah daerah dalam membawa perubahan daerahnya sangat dibutuhkan, karena sejatinya Pemerintah daerah ini merupakan lanjutan dari pemerintahan pusat, sebab salah satu tujuan dari adanya pemerintah daerah agar bisa membenahi dan memperbaiki daerah-daerah otonomi daerah ini tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Nah, pada otonomi daerah ini setiap daerah diberikan kewenangan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya namun tetap sesuai dengan konteks undang-undang. Sehingga ketika suatu daerah menjalankan pemerintahannya tidak sesuai dengan undang-undang, karena pada hakikatnya undang-undang ini merupakan acuan utama dalam menjalankan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Tujuan diadakannya otonomi daerah ini tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum bagi masyarakat, dan juga meningkatkan daya saing daerah dengan potensi yang ada pada daerah tersebut. Apakah Otonomi Daerah di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Ditinjau dari langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebenarnya pemerintah daerah sudah menjalankan tugasnya terhadap masyarakat dengan cukup baik, namun belum maksimal atau belum sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sekitar. Contohnya tidak meratanya pembangunan, masih ada daerah yang tetinggal, keadaan ekonomi yang sulit bahkan hal yang paling fatal adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sendiri. Ketika kepercayaan masyarakat ini sudah berkurang akan mengakibatkan ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dan masyarakat, respect masyarakat pun kepada pemerintah juga akan berkurang. Padahal yang kita ketahui bahwasanya pemerintah daerah ini merupakan keterusan dari pemerintah pusat yang diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengembangkan daerah masing-masing. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ini terjadi karena pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya, kurangnya kontribusi yang dilakukan pemerintah derah kepada masyarakat dan pemerintah daerah belum bisa menjadi apa yang diharapkan hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak semua daerah yang diberikan otonom mampu meningkatkan layanan maupun kesejahteraan masyarakat. Bahkan, banyak daerah yang masih tergantung kepada pemerintah pusat. Masih banyak masalah-masalah yang ditemukan selama penerapan otonomi daerah ini. Misalnya tidak terkoordinasinya antara pusat dan daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, permasalahan peraturan daerah, perencanaan daerah, pelayanan daerah hingga masalah publik dari itu perlu adanya perbaikan yang sangat signifikan oleh pemerintah daerah agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat dan masalah masalah pun bisa mulai diatasi sedikit demi sedikit sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bisa meninjau potensi-potensi yang ada pada suatu daerah yang dianggap perlu dikembangkan dan dirasa akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga ketika pemerintah daerah sudah bisa memaksimalkan keadaan potensi daerah tertentu maka ekonomi masyarakat akan mulai meningkat. Contoh yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti membuat kampung wisata dan lain sebagainya. Langkah lain yang harus diperbaiki pemerintah daerah yakni diperlukannya upaya peningkatan sinergi antar pemerintahan, pemetaan masalah berbasis data dan sebagai dasar kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sikap adaptif, inovatif, kolaboratif serta korektif, hingga upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Kepekaan pemerintah daerah terhadap masalah masalah yang ada di masyarakat juga sangat diperlukan agar pemerintah daerah bisa tanggap dalam mengatasinya, di samping itu juga pemerintah daerah harus bisa menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat konsep Otonomi Daerah?Secara garis besar bahwasanya konsep otonomi daerah di Indonesia ini dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, dan tujuan admistratif. Hal yang ingin dicapai dari tujuan politik ini agar tercipta demonstrasi politik yang baik di masyarakat dan mampu ikut serta dalam partai politik tersebut. Sedangkan hal yang ingin di capai dari tujuan ekonomi ini agar terciptanya dan terwujudnya keadaan ekonomi yang baik, kesejahteraan yang masyarakat yang meningkat, sehingga setiap individu pada suatu daerah mampu mencukupi kehidupannya, apa pun yang berkaitan dengan ekonomi adalah hal yang ingin dicapai dari tujuan ekonomi. Sedangkan dalam perwujudan tujuan administratif direalisasikan melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. 1 2 Lihat Kebijakan Selengkapnya Kondisiapa saja dalam otonomi daerah yang menghambat penanganan pandemi? Untuk mengupas persoalan tersebut, Forum Populi mengangkat tema “ Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik Saat Pandemi ” pada hari Kamis, 4 November 2021 dengan narasumber Cheka Virgowansyah (Direktur FKKPD Dirjen Otda Kemendagri RI), Panji Anugrah Permana, S.IP., M.Si

Direktur Otonomi Daerah Otda Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. “Salah satunya kini bisa memiliki pemimpin negara yang berasal dari daerah. Yakni berasal dari kepala daerah wali kota, lalu menjadi gubernur dan kini jadi presiden. Itu semua hasil dari proses otonomi daerah,” kata kata Akmal di acara Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di Bogor, Jawa Barat, Selasa 8/3. Talk Show yang digelar secara secara daring dan luring itu juga dihadiri Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman N Suparman, Rektor Universitas Prasetya Mulya Prof Dr Djisman Simandjuntak, Dosen FISIP Universitas Airlangga Surabaya Prof Haryadi, Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandez, dan Wakil Ketua APINDO Anton J Supit. Menurut Akmal, salah satu perbaikan dan perubahan yang nyata dari otonomi daerah adalah transfer keuangan dari pusat ke daerah yang semakin besar. “Dulu tahun 2011 tranfer dana pusat ke daerah hanya 4% tapi sekarang tahun 2022 dana yang ditransfer sudah hampir 50%,” ungkap Akmal. Meski begitu, dia mengakui ada persoalan tersendiri dari otonomi daerah, yakni apakah infrastruktur dan suprastruktur di daerah sudah tersedia dengan baik. Hal itu sangat bergantung pada kapasitas pimpinan dan pejabat di daerah-daerah apakah orangnya sudah mumpuni. “Kendala lainnya adalah struktur politik yang memengaruhi otonomi daerah. Bagaimana persoalan-persoalan politik lokal. Sebab kultur partai politik masih sentralistik. Contohnya keputusan pergantian antar waktu PAW DPRD masih diintervensi kebijakan pengurus parpol di pusat.” Akmal mengatakan, faktor yang juga menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah soal aktor-aktor politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal/daerah dan pusat yang juga harus terus diperbaiki kapasitasnya. “Di sini pentingnya pendidikan politik agar tidak ada lagi pelaku politik lokal dan nasional yang tamak sehingga menyebabkan pemerintahan daerah tidak kapabel,” kata dia. Sementara itu, Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandez mengakui setelah 20 tahun otonomi daerah ada peningkatan kesejahteraan daerah. Yakni dimana daerah-daerah yang pada tahun 2001 tingkat pendapatan rendah, kini pada tahun 2022 pendapatannya meningkat. “Gini ratio-nya membaik ke arah nol. Juga pelayanan publik meningkat,” ujar dia. Namun sayangnya, kata Arya, tingkat kesenjangan masih tinggi. Sebab dulu pada 2001, sebanyak 59% pendapatan nasional disumbang oleh Jawa dan sekarang sebanyak 60 % pendapatan nasional masih disumbang Jawa. “Jadi tidak ada yang berubah. Meskipun ada pertumbuhan tapi daerah-daerah yang dulu makmur tidak berubah. Contoh Jakarta tahun1999 pertumbuhan ekonomi tinggi, kini 20 tahun setelahnya tetap tinggi. Begitu juga daerah yang pertumbuhan ekonomi rendah 20 tahun kemudian tetap rendah,” kata Arya. Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menjelaskan, dalam rangka refleksi 20 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah pasca-reformasi, KPPOD meluncurkan tiga buku yang memuat tulisan para pengurus KPPOD dan para pakar, yakni Janji Otonomi Daerah Perspektif Otonomi, Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia dan Otonomi Daerah Gagasan dan Kritik Refleksi 20 Tahun KPPOD. Ketiga buku ini mengevaluasi gambaran situasi dari hasil antara desentralisasi ekonomi dan hasil akhir kesejahteraan masyarakat. “Ketiga buku ini diharapkan berkontribusi bagi penguatan dan penyempurnaan Otonomi Daerah ke depan,” ujarnya. M-4

Liputan6com, Jakarta Kelebihan desentralisasi dan kekurangannya penting dipelajari dalam sistem pemerintahan. Desentralisasi memungkinkan pembangunan sebuah daerah yang lebih efektif dan efisien. Kelebihan desentralisasi bisa memberi keuntungan bagi daerah yang menerapkannya. Tujuan utama dari desentralisasi adalah meningkatkan Otonomi daerah kini genap 26 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. Ada hal yang positif, ada juga yang negatif. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia dimulai pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblaad Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Lalu pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang menitik beratkan azas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND karesidenan, kabupaten, kota berotonomi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri menyebutkan bahwa daerah Negara RI terdiri dari tiga tingkat yaitu Provinsi, Kabupaten atau Kota besar, Desa atau Kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Perkembangannya berlanjut dengan diterbitkannya UU Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Selanjutnya pada tahun 1996 Pemerintah melalui Keppres Nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah menetapkan 25 April sebagai hari otonomi daerah yang saat ini sedang kita peringati bersama. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden dan BJ Habibie kemudian naik menggantikan sebagai Presiden. Beliau meyakini Indonesia bisa lebih baik, jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan lain-lain. UU baru ini disambut penuh semangat sebagai tonggak reformasi. Sampai dengan 2004, terbentuk Daerah Otonomi Baru DOB sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Penyempurnaan konsep otonomi terus dilakukan hingga pada tahun 2004 di bawah Pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dia melihat kelemahan Undang-Undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Maka terbitlah UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Otonomi daerah semakin meluas Tidak sampai disitu melalui berbagai pembelajaran yang didapat pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. UU ini juga membahas koordinasi antar pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan serta pada lampirannya mengatur secara rinci pembagian urusan pemerintah baik pusat, propinsi dan kab/kota atau dikenal dengan urusan konkuren. Sampai dengan saat ini tahun 2022 sudah terbentuk Total Daerah Otonom DOB sebanyak 34 Provinsi 416 Kabupaten dan 98 Kota. Sejak itu pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia. Untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industry daerah terus berinovasi untuk menciptakan system dan penerapan teknologi yang optimal smart city. Maka setelah melalui proses refleksi tentang otonomi daerah selama 26 tahun ini satu sisi inilah yang kemudian memicu mengembangkan smart city. Smart city adalah sebuah kota cerdas bagaimana masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak hanya sekedar baik tapi dilayani dengan cepat, tepat dan juga akurat. Juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang, dengan semangat otonomi daerah, membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudukan Indonesia emas 2045. Selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun 2022. Untuk saran dan pemberian informasi kepada silakan kontak ke email redaksi PengertianOtonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang, hak, serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri pada urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Tujuan Otonomi Daerah. Berikut adalah beberapa tujuan otonomi daerah & - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Secara praktis, penerapan otonomi daerah dalam berbagai sisi ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Apa Itu Otonomi Daerah? Secara definitif, otonomi daerah berarti penyerahan wewenang pemerinah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Hal ini meliputi urusan ekonomi, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Lalu Apa Tujuan Otonomi Daerah? Baca Juga Hari Otonomi Daerah, Wapres Minta Pejabat Beri Layanan Terbaik Dalam rangka perkembangan zaman yang kian modern dan globalisasi yang terus berjalan, rasanya tak ideal jika segala hal masih bertumpu pada keputusan pusat. Daerah secara praktis harus mampu mengatur dirinya sendiri, meski masih berpegang pada arahan dari pusat. Tujuan otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut Melakukan distribusi regional yang merata dan adil di seluruh pelayanan masyarakat, yang berdasar pada nilai-nilai kedaerahan yang paling kehidupan hubungan harmonis pemerintah pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas pemberdayaan dan pengembangan potensi prak dan kreativitas, serta mengoptimalkan peran DPRD dalam pengembangan daerah di Otonomi Daerah di Indonesia Sebenarnya cukup banyak daerah yang secara sukses telah menerapkan otonomi daerah dengan baik. Ekonominya berkembang, demokrasi di wilayah berjalan dengan baik, pengambilan keputusan cepat berdasarkan analisa paling aktual dan sebagainya. Praktek paling nyata mungkin bisa dilihat pada era pademi sekarang ini, dimana setiap daerah memiliki kebijakan berbeda dalam penanganannya. Meski mungkin terkesan sulit untuk diseragamkan, namun apapun yang dilakukan oleh pemda memiliki nilai yang sama, yakni menghambat laju penularan dan mempercepat penanganan serta vaksinasi. Baca Juga Mendagri Tekankan Otonomi Daerah Beri Implikasi yang Baik bagi Pemda Tanpa kepala daerah yang bergerak cepat dalam menyikapi pandemi, mungkin kondisi Indonesia akan jauh lebih buruk daripada yang kita rasakan sekarang ini. ByYJI.
  • cjg352f8vm.pages.dev/18
  • cjg352f8vm.pages.dev/96
  • cjg352f8vm.pages.dev/549
  • cjg352f8vm.pages.dev/418
  • cjg352f8vm.pages.dev/13
  • cjg352f8vm.pages.dev/151
  • cjg352f8vm.pages.dev/229
  • cjg352f8vm.pages.dev/193

    • pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini